Kabar baik buat developer game lokal yang selama ini pusing cari modal. Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) sedang menyiapkan dua hal sekaligus: revisi aturan percepatan industri game yang akan memuat ketentuan insentif, serta dorongan agar kekayaan intelektual (IP) game bisa dipakai sebagai jaminan pinjaman bank.
Rencana ini disampaikan Direktur Gim Kemenekraf, Luat Sihombing, dalam sesi diskusi peluncuran white paper Tencent di ajang World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026), seperti dilaporkan ANTARA dan Katadata.
Perpres 19/2024 bakal direvisi
Pegangan utama industri game nasional saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Aturan itu sebenarnya sudah menyebut insentif sebagai salah satu strategi, tapi belum merinci bentuknya.
Lewat revisi, Kemenekraf ingin insentif itu lebih jelas, baik untuk menarik investor asing maupun untuk membantu studio dalam negeri tumbuh dan mengakses modal. Luat menyebut pihaknya akan menyusun rekomendasi kebijakan soal insentif dan berharap rekomendasi itu siap tahun depan. Kemenekraf juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain insentif, revisi juga akan menyentuh pemanfaatan IP. Pemerintah ingin kementerian, lembaga, dan BUMN lebih sering memakai IP game lokal, misalnya untuk kampanye atau program mereka sendiri.
IP game jadi jaminan pinjaman, tapi belum mulus
Soal pendanaan, Luat mengatakan pemerintah sudah punya regulasi yang memungkinkan IP dijadikan kolateral. Payung hukumnya sendiri sudah ada sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang mengatur skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.
Masalahnya, praktik di lapangan belum semulus di atas kertas. Menurut Luat, bank sebagai pemberi pinjaman dan developer sebagai peminjam masih perlu banyak penyesuaian, terutama soal risiko, manfaat, dan cara pengembalian. Model pinjaman bank juga cukup berbeda dengan sumber dana yang biasa diakses studio, seperti pendanaan dari publisher atau angel investor.
Di luar perbankan, Luat menyebut dana kebudayaan dari pemerintah juga terbuka untuk industri game, dan beberapa developer Indonesia sudah berhasil mendapatkannya. Kemenekraf kini sedang mendata kebutuhan dan hambatan pelaku usaha game supaya bisa dijawab lewat kebijakan dan program.
Tantangan: harga chip naik, porsi game lokal masih kecil
Luat juga menyinggung tekanan dari sisi biaya. Harga chip dan RAM disebut terus naik dalam dua tahun terakhir, dan itu ikut berdampak ke proses pengembangan game. Tanpa investasi besar, menurutnya, penyerapan tenaga kerja di industri ini akan sulit digenjot.
Konteksnya, laporan Tencent dan Access Partnership yang dirilis pekan lalu memproyeksikan industri game Indonesia bisa menyumbang hingga US$3,3 miliar pada 2030, tapi porsi pengembangan dan penerbitan game lokal masih sekitar 7 persen dari total nilai industri. Sementara itu, ajang IGDX 2026 di Bali baru saja mempertemukan ratusan studio lokal dengan publisher dari 31 negara.
Jadi, kapan insentifnya benar-benar bisa dinikmati developer? Belum ada tanggal pasti. Yang sudah jelas baru arah kebijakannya, dengan rekomendasi insentif ditargetkan rampung pada 2027. Gimbot akan terus memantau perkembangan revisi Perpres ini.
